Roy yang merupakan salah satu pemilik Esemka pertama memaparkan kalau tidak masalah ada mobil murah dari merek-merek Jepang. Namun bukan berarti merek mobil nasional harus dikorbankan.
"Setiap produk, entah itu LCGC atau mobnas pasti ada pasarnya. Kalau saya lihat, saya sih setuju (dengan program LCGC). Kesalahannya pemerintah ada 1, dalam hal ini kalau program ini memayungi semua tentu akan berjalan dengan lebih baik. Esemka, Komodo atau INKA harus juga didukung program ini," jelas pria kelahiran 18 Juli 1968 tersebut.
"Biarkan yang lokal tumbuh, didukung, artinya jangan dihambat. Kalau itu dilakukan, penolakan Insya Allah tidak ada," tambahnya.
"Biarkan industrinya tumbuh dan biarkan masyarakat yang memilih. Mobnas harus diberi fasilitas yang sama. Kalau merek asing di LCGC ini pajak barang mewahnya dipotong, bea impor dipotong ya berikan juga mobnas fasilitas seperti itu agar mereka bisa berkembang," jelas pria yang bernama lengkap Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo ini.
Seperti diketahui pasar mobil Indonesia dalam sebulan belakangan diserbu berita tentang mobil murah yang diproduksi merek asing seperti Honda, Toyota dan Daihatsu serta Datsun dan Suzuki.
Merek-merek asing tersebut memasarkan produk di bawah payung hukum Low Cost and Green Car (LCGC) atau mobil terjangkau dan ramah lingkungan. Di bawah payung LCGC ini, perusahaan yang mampu memenuhi syarat dari pemerintah akan mendapat potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Dahulu pemerintah pernah menjanjikan proteksi terhadap mobil nasional atau angkutan murah pedesaan agar para petani dan masyarakat desa bisa mendapat kendaraan.
Malah sempat ada diskusi mengenai pembagian kelas mesin antara merek lokal dan asing --lokal dijanjikan akan diberikan segmen 750 cc ke bawah dan asing akan diberikan 1.000-1.200 cc--, namun diskusi itu menguap karena regulasi pemerintah hanya mengatur segmen 1.000-1.200 cc.
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
