"Kalau alasannya mobil murah menambah kemacetan, apakah mobil mahal tidak menyebabkan kemacetan?," tanya JK dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (21/9/2013). JK menyatakan itu di sela-sela acara Singapore Summit, di Singapura, Jumat (20/9/2013) malam.
Menurut JK, sepuluh tahun lalu, orang mendesak perlunya mobil murah. Setelah pemerintah memberi kesempatan justru ditentang.
"Itu tidak adil bagi mereka yang berkemampuan rendah," imbuh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Pelarangan mobil murah, lanjut JK, bisa membahayakan Indonesia jika aksi seperti itu menjalar ke daerah-daerah lain. Misalnya ada juga daerah di Indonesia yang melarang peredaran mobil mahal atau melarang peredaran komoditas tertentu.
JK berpendapat kita semua sepakat untuk mengatasi kemacetan, tetapi melarang mobil murah itu jelas diskriminatif.
Untuk mengatasi kemacetan dari dampak pertumbuhan kendaraan, bisa dilakukan dengan cara seperti pemberlakuan pajak progresif utuk semua jenis kendaraan atau menaikkan tarif parkir di tempat-tempat umum.
"Dan di saat yang sama transportasi massal ditingkatkan. Sehingga orang bisa beralih ke moda transportasi umum," tutur JK.
Bagi distributor, menjual mobil murah tidaklah lebih menguntungkan daripada menjual mobil mahal. Karena prosentase keuntungannya sama sedangkan nilai barangnya rendah.
"Menjual mobil mahal dengan keuntungan 5 persen, keuntungan lebih besar dibanding menjual mobil murah dengan keuntungan 5 persen. Jadi bukan soal kepentingan bisnis," papar JK.
